KAREBAMAKASSAR.COM – Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesejahteraan para pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Pada Sabtu (26/07/2025), Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D., meninjau langsung proses penyaluran BSU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Direktur PHI BPJS TK Putri Anggoro, serta Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.
Program BSU 2025 menyasar pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta, sebagai upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi.
Layanan 7 Hari dan Dukungan Teknologi Digital
Dalam kunjungannya, Menaker Yassierli meninjau langsung pelayanan penyaluran BSU di Kantorpos Makassar, menyapa para penerima bantuan, serta berdialog dengan petugas lapangan. Ia mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia yang tetap membuka layanan selama 7 hari dalam seminggu hingga pukul 20.00 WIB.
“Melalui program BSU, negara hadir secara konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran kepada pekerja yang paling membutuhkan,” tegas Yassierli.
Capaian Nasional Capai 92 Persen
Per 26 Juli 2025 pukul 06.40 WIB, dari total 5.738.737 penerima BSU secara nasional, bantuan telah disalurkan kepada 4.511.020 orang dengan nilai Rp 2,71 triliun, atau setara 78,61% dari target nasional. Sisanya, sekitar 1.227.717 penerima dengan alokasi Rp 736,63 miliar, akan terus disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia.
Menaker memastikan bahwa seluruh dana BSU akan tersalurkan sepenuhnya sebelum akhir Juli 2025.
Peran Strategis Daerah dan Pos Indonesia
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa Pemerintah Kota Makassar mendukung penuh proses verifikasi dan pendataan, terutama untuk pekerja sektor informal dan pelaku UMKM.
“Kami siap bantu percepatan penyaluran agar bantuan ini benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujar Munafri.
Direktur PT Pos Indonesia, Haris, menegaskan bahwa lebih dari 4.000 titik layanan nasional telah disiapkan, termasuk layanan khusus di hari libur dan sistem pemantauan real-time.
“Kami menjalankan prinsip 3T: Tepat Waktu, Tepat Guna, dan Tepat Sasaran,” jelas Haris.
Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan
Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan proses verifikasi data secara menyeluruh.
“Data penerima BSU sudah diverifikasi untuk memastikan akurasi dan mencegah duplikasi bantuan,” ungkapnya.
Bukti Negara Hadir
Program BSU 2025 tidak hanya sekadar bentuk transfer dana, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah tantangan ekonomi masyarakat.
Dukungan dari lintas lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos Indonesia, serta pemerintah daerah, menjadi kunci sukses keberlanjutan program ini.
Melalui BSU, pemerintah berharap dapat memperkuat perlindungan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, serta menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
