OJK – Kareba Makassar

Perkuat Organisasi, OJK Lantik Pejabat Baru

admin — Wed, 01 Oct 2025 11:55:16 +0000

KAREBAMAKASSAR.COM — Jakarta, 1 Oktober 2025. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan Satuan Kerja pejabat setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen di Kantor OJK Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jakarta, Rabu.

Pelantikan ini merupakan upaya OJK untuk terus melakukan penguatan dan pengembangan organisasi sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (PPSK) dalam bidang pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) peningkatan edukasi dan pelindungan konsumen.

Dengan pengisian posisi strategis ini, OJK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan nasional.

OJK meyakini dengan dukungan jajaran pejabat yang baru dilantik, kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dapat semakin erat, sehingga mampu menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Jajaran pejabat OJK yang dilantik, sebagai berikut:

Darmansyah sebagai Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Keuangan, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik;
Deden Firman H. sebagai Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan;
I Nyoman Suka Yasa sebagai Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek;
M. Maulana sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional;
I Made Bagus Tirthayatra sebagai Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal; dan
Edi Broto Suwarno sebagai Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek.

Selain itu, OJK juga menetapkan promosi level jabatan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menjadi Deputi Komisioner. (ls)

Perkuat Sinergi Dewan Pengawas Syariah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, OJK Gelar Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) DPS Tahun 2025

admin — Sat, 27 Sep 2025 05:38:27 +0000

KAREBAMAKASSAR.COM — Jakarta, 26 September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan.

Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) DPS ke-21 Tahun 2025, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, Jumat.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, dalam sambutannya menyoroti kinerja solid dan pengakuan global terhadap sektor keuangan syariah Indonesia yang telah menorehkan kinerja yang cukup baik dengan total aset sebesar Rp2.972,95 triliun per Juni 2025. Lebih rinci lagi, total aset untuk sektor perbankan syariah sebesar Rp967,33 triliun, pasar modal syariah sebesar Rp1.828,25 triliun, dan industri keuangan non-bank sebesar Rp177,32 triliun.

“Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi peringkat ke-3 dari 82 negara sebagai negara dengan ekosistem fintech syariah terkuat, setelah Arab Saudi dan Malaysia,” kata Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menegaskan komitmen OJK untuk terus mendorong pengembangan sektor keuangan syariah melalui penguatan regulasi, penguatan edukasi, dan pelindungan konsumen, pendalaman pasar, serta mendorong dan mendampingi industri untuk menciptakan produk baru yang inovatif dan memiliki karakteristik syariah untuk menjawab tantangan industri.

Dalam sesi Leaders Talk, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya inovasi dalam menjawab tantangan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen.

“Bagaimana DPS bisa mengawal inovasi produk dan jasa keuangan syariah. Ketika mendesain dan memasarkan produk, DPS harus memastikan aspek market conduct dan kesesuaian dengan ketentuan OJK,” tegas Friderica.

Friderica menambahkan bahwa OJK terus mendorong agar sektor jasa keuangan syariah tetap prudent, namun bisa terus tumbuh, berinovasi, dan memberikan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2025, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen. Friderica mengapresiasi peningkatan ini sebagai hasil kerja keras bersama. Namun, terdapat tantangan anomali yang dihadapi di mana pemahaman yang meningkat belum selaras dengan penggunaan produk, serta maraknya penipuan finansial berbasis digital.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia K.H. Marsudi Syuhud dalam sambutannya mengapresiasi Ijtima’ Sanawi ke-21 DPS yang dilaksanakan oleh OJK setiap tahunnya.

“DSN menjaga fatwa dan prinsip syariah, DPS menjaga pelaksanaannya, dan OJK menjaga tata kelola, karena tanpa DPS dan OJK, fondasi itu bisa hilang dan roboh”, kata Marsudi.

Ia berharap agar DSN dapat terus melahirkan fatwa-fatwanya dan DPS mampu melaksanakannya dengan seluruh perkembangan, agar ekonomi Indonesia ke depan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

Kegiatan Ijtima’ Sanawi ini menegaskan peran strategis DPS sebagai:

Catalyst for Innovation and Product Development: Mendorong PUJK Syariah untuk memprioritaskan inovasi dalam pengembangan produk, perbaikan proses bisnis, dan mekanisme kolaborasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Compliance and Governance Assurance: Menjaga kepercayaan publik dengan memastikan implementasi inovasi tetap sesuai koridor prinsip syariah (Sharia Value Compliance) dan ketentuan yang berlaku.
Center of Expertise and Key Opinion Leader: Membagikan pengetahuan dan keahlian untuk meluruskan mispersepsi, serta memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan syariah di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam acara Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia K.H. Didin Hafidudin, Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasanudin, Ahli Syariah Pasar Modal, serta DPS dari seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Ijtima’ Sanawi ini merupakan bagian dari aliansi strategis antara OJK dan DSN-MUI untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita membangun industri keuangan syariah yang kokoh, inovatif, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. (ls)

OJK Terbitkan Aturan Dorong Pembiayaan UMKM yang Cepat, Murah dan Mudah

admin — Tue, 16 Sep 2025 14:24:45 +0000

KAREBAMAKASSAR.COM — Jakarta, 15 September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) sebagai upaya semakin memberdayakan UMKM guna meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas.

Dengan POJK UMKM ini OJK mendorong perbankan dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit atau pembiayaan UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Dengan diberlakukannya POJK ini, Bank dan LKNB diharapkan dapat menghadirkan pendekatan yang lebih inovatif untuk menyediakan produk keuangan sesuai kebutuhan setiap segmen UMKM. Mulai dari usaha mikro dan ultra mikro yang membutuhkan akses cepat dan mudah, hingga usaha kecil dan menengah yang memerlukan layanan lebih kompleks dan beragam,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae.

Hingga posisi Juli 2025, kredit tumbuh 7,03 persen yoy (Juni 2025: 7,77 persen) menjadi Rp8.043,2 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 12,42 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 8,11 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,08 persen yoy. Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 9,59 persen, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 1,82 persen, di tengah upaya perbankan yang berfokus pada pemulihan kualitas kredit UMKM. Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ke beberapa sektor tercatat tumbuh tinggi secara tahunan mencapai double digit. Sektor pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh 20,69 persen, sektor jasa tumbuh 19,17 persen, sektor transportasi dan komunikasi tumbuh 17,94 persen, serta sektor listrik, gas dan air tumbuh 11,23 persen.

Menurut Dian, POJK UMKM ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang telah melalui proses konsultasi dengan DPR RI.

Melalui aturan ini, OJK mendukung program pemerintah dalam memperluas akses keuangan, mendorong inovasi pembiayaan berbasis digital, serta memastikan tata kelola yang sehat dalam pembiayaan UMKM sehingga UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan terbitnya POJK UMKM, OJK menegaskan dukungannya agar UMKM dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Melalui kolaborasi sektor jasa keuangan, pemerintah, dan dunia usaha, aturan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan UMKM yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam POJK ini Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) diwajibkan memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui berbagai kebijakan, antara lain:

Kebijakan khusus penyaluran pembiayaan, seperti penyederhanaan persyaratan atau kemudahan penilaian kelayakan UMKM.
Skema pembiayaan khusus sesuai karakteristik usaha, termasuk penerimaan jaminan berupa kekayaan intelektual dengan mempertimbangkan ekosistem dan metode penilaian yang memadai.
Percepatan proses bisnis, misalnya melalui penggunaan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA).
Penetapan biaya pembiayaan yang wajar bagi UMKM.
Bentuk kemudahan lain yang diinisiasi otoritas atau pemerintah.

Selain aspek kemudahan, POJK UMKM juga menekankan penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam pembiayaan UMKM. Setiap Bank dan LKNB diwajibkan menyusun rencana penyaluran pembiayaan kepada UMKM serta menyampaikan realisasinya kepada OJK.

POJK ini juga mengatur:

Kolaborasi dan kemitraan antarlembaga jasa keuangan dan pihak terkait.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat ekosistem digital pembiayaan UMKM.
Penegasan ketentuan hapus buku dan/atau hapus tagih dalam pembiayaan UMKM.
Peningkatan literasi keuangan dan pelindungan konsumen bagi UMKM.
Insentif bagi Bank dan LKNB yang aktif memberikan kemudahan akses pembiayaan.

POJK yang diundangkan pada 2 September 2025 ini mulai berlaku dua bulan sejak diundangkan dan berlaku bagi bank umum, BPR (termasuk bank umum syariah dan BPR syariah) dan Lembaga Keuangan Non Bank konvensional dan syariah.

LKNB terdiri dari perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (pindar), perusahaan pergadaian; dan LKNB lainnya (y.i. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI dan PT Permodalan Nasional Madani/PNM).

Pentingnya Generasi Muda Pahami Investasi di Pasar Modal, OJK Gelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di Samarinda

admin — Fri, 12 Sep 2025 14:08:57 +0000

KAREBAMAKASSAR.COM — Samarinda, 11 September 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta Asosiasi terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi pasar modal kepada generasi muda di daerah dengan menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2025 di Samarinda, Kalimantan Timur yang berlangsung pada 10–12 September 2025.

Dalam salah satu rangkaian SEPMT, yaitu Kuliah Umum di Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kamis, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan pentingnya pemahaman literasi keuangan bagi generasi muda untuk menyiapkan masa depannya.

“Tentu secara khusus kami mengarahkan pada sivitas akademika dan adik-adik mahasiswa sekalian, karena kami percaya pemahaman atau literasi ini akan menjadi justru modal utama dan modal awal sebelum kita dapat katakanlah melakukan investasi secara baik, secara cermat, dan bijak,” kata Hasan di hadapan ratusan mahasiwsa Unmul.

Ia mengharapkan dengan kegiatan edukasi pasar modal ini, para mahasiswa semakin memahami risiko investasi dan tujuan investasi yang disesuaikan dengan arah dan tujuan hidup.

“Nah yang lebih penting lagi tentu mengenal secara cermat risiko yang melekat pada tadi ya lembaganya dan instrumen atau produk yang ditawarkan. Jadi kalau mau dalam tanda petik berinvestasi di saham, ya harus mengenal lebih dulu sahamnya seperti apa, jangan hanya karena ikut-ikutan kemudian kita terjebak dengan pilihan yang keliru,” kata Hasan.

Hasan menegaskan untuk memahami setiap karakteristik investasi yang ingin digunakan termasuk potensi keuntungan dan risiko yang melekat, serta mengingatkan agar tidak terjebak pada Fear of Public Opinion (FOPO), atau sekadar ikut-ikutan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan investasi.

“Jadi kalau sudah ahli di saham jangan kemudian setelah itu di kriptonya gak belajar dulu. Tetap juga pelajari dengan baik, seperti waktu kita mempelajari instrumen tertentu sampai kita cukup paham dan wise atau dewasa dalam melakukan itu,” kata Hasan.

Turut hadir dalam Kuliah Umum UNMUL, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman, Wakil Rektor UNMUL Lambang Subagiyo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy, Direktur Kliring dan Penjaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Antonius Herman Azwar, serta Kepala Divisi Hubungan Internasional dan Dalam Negeri PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Rasmi Maryda Ramyakim.

Lambang Subagiyo dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum di Universitas Mulawarman yang dapat meningkatkan literasi finansial mahasiswa, khususnya di bidang pasar modal serta investasi di aset keuangan digital lainnya.

“Harapan kami tentu para mahasiswa nanti akan mendapatkan literasi yang bagus tentang pengelolaan keuangan, tentang cara berinvestasi, cara memproteksi diri, memproteksi aset-aset, dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana cara berinvestasi yang baik,” ujar Lambang.

Dalam SEPMT 2025 di Kalimantan Timur ini OJK juga mengajak perusahaan lokal untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan. Go Public bukan sekadar mencari dana, tetapi lompatan besar untuk meningkatkan reputasi dan keberlanjutan usaha.

SEPMT 2025 di Kalimantan Timur melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan, dengan agenda utama:

Coaching Clinic TPAKD dan Bursa Karbon yang membahas strategi pengembangan ekonomi daerah, pemanfaatan securities crowdfunding (SCF), dan peluang perdagangan karbon.
Kuliah Umum di Universitas Mulawarman yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa, membahas aset digital, produk pasar modal, mekanisme transaksi, dan perlindungan investor.
Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan yang dilanjutkan Coaching Clinic IPO di Balikpapan, untuk mendorong pelaku usaha lokal untuk go public.
Sosialisasi Pasar Modal Syariah bersama ratusan santri, mengenalkan saham dan reksa dana syariah sekaligus penyerahan bantuan pembangunan fasilitas pesantren.

Pelaksanaan SEPMT ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, yang menegaskan komitmen OJK dan SRO dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi pasar modal, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (ls)

OJK: Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif

admin — Tue, 02 Sep 2025 13:51:20 +0000

KAREBAMAKASSAR.COM — Jakarta, 2 September 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kinerja industri jasa keuangan syariah nasional terus menunjukkan kinerja positif. Per Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun atau tumbuh 8,21 persen yoy, dengan pangsa pasar sebesar 11,47 persen terhadap industri keuangan nasional.

Demikian disampaikan Dian dalam pertemuan dengan kalangan pengusaha dan industri perbankan syariah di Provinsi Aceh, Sabtu (30/8).

Dian menjelaskan, pada periode yang sama, aset sektor perbankan syariah nasional meningkat 7,83 persen yoy menjadi Rp967,33 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset perbankan nasional dan konvensional yang tumbuh masing-masing sebesar 6,40 persen dan 6,29 persen.

Kinerja positif tersebut turut mendorong kenaikan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional yang telah mencapai 7,41 persen. Sementara itu, aset pasar modal syariah tumbuh 8,23 persen yoy menjadi Rp1.828,25 triliun serta aset IKNB syariah naik 10,20 persen yoy menjadi Rp177,32 triliun pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ini terjadi di tengah ketidakpastian global, sekaligus membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendukung perekonomian domestik,” kata Dian.

Untuk mendorong kinerja perbankan syariah serta mengupayakan pengembangan ekonomi dan perbankan syariah, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 (RP3SI), dengan visi menghadirkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Sebagai bagian dari implementasi mandat RP3SI tersebut, secara rutin OJK telah menyelenggarakan Rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah, dan mengembangkan produk inovatif, salah satunya Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai produk perbankan syariah yang inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk perbankan syariah yang inklusif.

Program ini telah diterapkan secara sinergis bersama pemerintah daerah guna mendukung pengembangan Kota Wakaf di Tasikmalaya dan Kabupaten Siak, dengan dana wakaf dikelola secara produktif untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memberikan akses pembiayaan bagi UMKM melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung pengembangan produk tersebut, OJK juga secara konsisten melakukan workshop produk unik perbankan syariah kepada industri BPRS di berbagai daerah. Pada tahun ini produk yang menjadi fokus workshop adalah CWLD dan pembiayaan istishna’. Dengan adanya workshop tersebut, diharapkan dapat mendorong sinergi antara fungsi sosial dan komersial dengan pemanfaatan dana sosial seperti wakaf melalui produk CWLD dan menyediakan solusi pembiayaan untuk segmen rumah indent, renovasi rumah, dan pemesanan barang/jasa dengan jangka waktu pendek melalui pembiayaan istishna’ di industri BPRS.

OJK terus mendorong pengembangan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat perekonomian nasional dan daerah. Sebagai wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), telah dibentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang menjadi tonggak strategis dalam memperkuat tata kelola serta karakteristik keuangan syariah di Indonesia.

Dengan turut melibatkan berbagai pakar eksternal yang kompeten di bidangnya, KPKS diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengakselerasi perkembangan keuangan syariah nasional sekaligus mendukung pelaksanaan program ekonomi dan prioritas pembangunan nasional dan daerah. (ls)

Sinergi OJK Komisi XI DPR RI Untuk Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Daerah

admin — Wed, 13 Aug 2025 07:13:11 +0000

KAREBAMAKASSAR.CO.ID — 11 Agustus 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadiri Kunjungan Kerja reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan bertempat di Hotel Claro,
Makassar. Kegiatan ini merupakan langkah untuk memperkuat sinergi dengan
Lembaga jasa keuangan di daerah dan menggali permasalahan yang dihadapi oleh
Masyarakat dan pelaku UMKM serta mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi
pelaku UMKM melalui peran HIMBARA dan OJK.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian,
Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Republik Indonesia Ogi Prastomiyono beserta jajaran, Wakil Ketua Komisi
XI DPR RI Fauzi Amro selaku Ketua Tim bersama anggota tim Kunjungan Kerja, dan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani beserta
jajaran.
Ogi Prastomiyono dalam pemaparannya menyampaikan bahwa sektor perbankan
berkontribusi sekitar 85 persen dari total pembiayaan UMKM secara keseluruhan.
Industri perbankan memiliki peran besar dan jangkauan yang luas sehingga mampu
melayani pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah sehingga diharapkan hasil
pertemuan ini dapat memperkuat peran OJK dalam memperluas dan mempermudah
akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Sejumlah tantangan yang menyebabkan pembiayaan kepada UMKM belum dapat
terlaksana secara optimal antara lain disebabkan oleh asimetri informasi yang terjadi
antara pihak penyedia dan penerima pembiayaan, serta masih terbatasnya dukungan
pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Untuk
mengatasi tantangan tersebut, diperlukan optimalisasi penguatan peran LJK di
daerah, pengembangan infrastruktur layanan keuangan, serta harmonisasi kebijakan
antara OJK, Komisi XI DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan sektor jasa
keuangan yang mendorong inovasi produk keuangan sesuai kebutuhan masyarakat.”
Fauzi Amro, menjelaskan bahwa sinergi antarpemangku kepentingan merupakan
aspek penting dalam mendorong optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mengatasi hambatan
struktural yang kerap menghambat inklusi keuangan, seperti keterbatasan

infrastruktur layanan, rendahnya tingkat literasi keuangan pada kelompok tertentu,
serta minimnya inovasi produk keuangan yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi
daerah. Melalui kolaborasi ini, percepatan akses keuangan di daerah diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian pelaku
usaha, dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara berkelanjutan.
Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin,
menambahkan bahwa OJK di daerah terus mendorong pelaksanaan program
pembiayaan bagi UMKM. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan antara lain Program
PHINISI (Program Hapus Ikatan Rentenir di Sulawesi Selatan) yang bertujuan
meningkatkan akses pembiayaan UMKM sekaligus mengurangi ketergantungan
pelaku usaha terhadap rentenir, serta Program LayarKu (Layanan Literasi dan Inklusi
Keuangan ke Daerahku) yang berfokus pada optimalisasi peran LJK melalui jaringan
kantor cabang di kabupaten/kota untuk memberikan literasi dan memperluas akses
keuangan bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, OJK mengharapkan dukungan Komisi XI DPR RI agar
harmonisasi kebijakan yang dirumuskan bagi pelaku UMKM dapat menjadi
percontohan untuk optimalisasi sektor lainnya guna mencapai pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

OJK, Sektor Jasa Keuangan Terjaga Stabil dan Didukung Kinerja Intermediasi Yang Semakin Kuat

admin — Mon, 10 Jun 2024 21:51:16 +0000

JAKARTA, KAREBAMAKASSAR.COM — 10 Juni 2024. Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Mei 2024 menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil yang didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi.

Tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk Tiongkok, baik produk green technology maupun besi-baja. Pengenaan tarif ini berisiko memperluas perang dagang mengingat Tiongkok adalah mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Kawasan Amerika Latin.

Di AS, tekanan inflasi kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil. Hal ini mendorong meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah pasar kembali berekspektasi penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebanyak dua kali di akhir tahun 2024.

Sementara itu, otoritas moneter di Eropa diekspektasikan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda. Pasar mengekspektasikan penurunan suku bunga pada Juni dan tiga kali pemotongan di 2024.

Di Tiongkok, menyikapi indikasi masih lemahnya kinerja perekonomian, Pemerintah menerbitkan insentif fiskal yang cukup agresif yang dibiayai oleh penerbitan special long-term bond sebesar CNY 1 triliun (sekitar USD138 miliar), penerbitan ke-4 sepanjang sejarah setelah diterbitkan pada 1998 (Asian Financial Crisis), 2008 (Global Financial Crisis), dan 2020 (pandemi).

Bank sentral juga akomodatif dengan menyuntikkan likuiditas ke sistem keuangan dan peluncuran beberapa kebijakan untuk mendorong pembiayaan di sektor properti. Sejalan dengan Tiongkok, Pemerintah dan Bank Sentral India juga melakukan buyback surat utang jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan likuiditas di pasar dan menurunkan yield.

Di perekonomian domestik, pertumbuhan ekonomi di Q1 2024 lebih tinggi dari ekspektasi pasar didorong oleh pengeluaran pemerintah dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sejalan dengan periode Pemilu, kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran THR PNS/Pensiunan, serta periode Ramadhan/lebaran. Namun demikian, indikator perekonomian di awal Q2 2024 menunjukkan moderasi pertumbuhan khususnya data-data terkait permintaan masyarakat dan kinerja sektor yang terkait komoditas.

Perkembangan Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK)

Di pasar saham, IHSG terkoreksi 4,15 persen ytd ke level 6.970,74 (melemah 3,64 persen mtd), dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp11,825 triliun atau naik 1,29 persen ytd, serta membukukan net sell sebesar Rp6,25 triliun ytd. Pelemahan terjadi di antaranya di sektor teknologi serta transportasi dan logistik (secara ytd). Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi harian pasar saham tercatat Rp12,17 triliun ytd.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 1,53 persen ytd ke level 380,33, dengan yield SBN pada 30 Mei rata-rata naik sebesar 22,40 bps (secara ytd) dan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp35,08 triliun. Untuk pasar obligasi korporasi per akhir Mei 2024, investor non-resident juga mencatatkan net sell sebesar Rp1,57 triliun ytd.

Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) tercatat sebesar Rp822,48 triliun (turun 0,27 persen ytd), dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp482,23 triliun atau turun 3,83 persen ytd dan tercatat net redemption sebesar Rp75,94 triliun ytd pada 31 Mei 2024.

Penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif, tercatat nilai Penawaran Umum sebesar Rp86,92 triliun dengan 18 emiten baru. Sementara itu, masih terdapat 141 pipeline Penawaran Umum dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp56,92 triliun.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UKM, sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga Mei 2024 telah terdapat 17 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 546 Penerbit, 174.873 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,13 triliun.

Pada Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 31 Mei 2024, tercatat 62 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 608.427 tCO2e dan akumulasi nilai sebesar Rp36,77 miliar, dengan rincian nilai transaksi 26,86 persen di Pasar Reguler, 22,88 persen di Pasar Negosiasi dan 50,26 persen di Pasar Lelang. Ke depan, potensi Bursa Karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.765 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang dapat ditawarkan.

Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang Pasar Modal:

OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi Syariah atas nama PT Paytren Aset Manajemen.

OJK juga telah mengenakan Sanksi Administratif atas dua pelanggaran di bidang Pasar Modal, dengan rincian sebagai berikut:

Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp26.500.000.000,00 kepada 15 pihak terkait pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-undang Pasar Modal (UU PM) atas kasus Perdagangan Saham PT Danasupra Erapacific Tbk Periode Mei s.d. Oktober 2016; dan Sanksi administratif Berupa Peringatan Tertulis kepada tiga pihak terkait pelanggaran Pasal 107 UU PM atas kasus pemalsuan meterai dalam Permohonan Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Selanjutnya selama 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 75 Pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp49.375.000.000,00, 14 Perintah Tertulis, 1 Pencabutan Izin Usaha Manajer Investasi, 1 Percabutan Izin Orang Perseorangan, dan 5 Peringatan Tertulis serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp36.416.260.000,00 kepada 380 pelaku jasa keuangan di Pasar Modal dan 58 Peringatan Tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan, serta mengenakan 2 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis atas selain keterlambatan (Non Kasus).

Perkembangan Sektor Perbankan (PBKN)

Kinerja industri perbankan per April 2024 tetap resilien dan stabil didukung oleh tingkat profitabilitas (ROA) sebesar 2,51 persen (Maret 2024: 2,62 persen) dan NIM sebesar 4,56 persen (Maret 2024: 4,59 persen). Permodalan (CAR) perbankan masih di level yang relatif tinggi yaitu sebesar 25,99 persen (Maret 2024: 25,96 persen), menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global.

Dari sisi kinerja intermediasi, pada April 2024, secara mtm kredit mengalami peningkatan sebesar Rp66,05 triliun, atau tumbuh sebesar 0,91 persen mtm. Adapun secara tahunan, kredit melanjutkan catatan double digit growth sebesar 13,09 persen (yoy) menjadi Rp7.310,7 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,69 persen yoy. Sementara itu, secara nominal yang terbesar adalah Kredit Modal Kerja yang mencapai sebesar Rp3.319,15 triliun.

Ditinjau dari kepemilikan bank, Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu tumbuh sebesar 15,42 persen yoy. Penyaluran kredit yang cukup signifikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan tahun 2024. Tren pertumbuhan kredit yang baik ini menunjukkan dukungan dan komitmen perbankan yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif. Pada April 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 0,60 persen mtm atau meningkat sebesar 8,21 persen yoy (Maret 2024: 7,44 persen yoy) menjadi Rp8.653 triliun, dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu 11,81 persen yoy.

Likuiditas industri perbankan pada April 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 113,9 persen (Maret 2024: 121,05 persen) dan 25,6 persen (Maret 2024: 27,18 persen), atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Kondisi tersebut searah dengan likuiditas global yang cukup ketat di tengah kebijakan bank sentral AS yang mempertahankan suku bunga tinggi (high for longer).

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross perbankan sebesar 2,33 persen (Maret 2024: 2,25 persen) dan NPL net sebesar 0,81 persen (Maret 2024: 0,77 persen). Adapun NPL gross UMKM di April 2024 tercatat 4,26 persen (Maret 2024: 3,98 persen) dan NPL net 1,54 persen (Maret 2024: 1,45 persen).

Peningkatan NPL gross UMKM utamanya pada segmen kredit kecil dan mikro yang naik menjadi 3,89 persen di April 2024 (Maret 2024: 3,65 persen). Walaupun demikian, perbankan telah mengantisipasi kenaikan NPL UMKM tersebut dengan membentuk CKPN kredit UMKM sebesar Rp85,5 triliun dan perbandingan antara total CKPN UMKM terhadap total NPL UMKM mencapai sebesar 137,37 persen.

Dalam rangka penegakan hukum dan pelindungan konsumen di sektor Perbankan, serta sebagai bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) pada 21 Mei 2024.

Perkembangan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP)

Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di April 2024 mencapai Rp1.121,69 triliun atau naik 1,44 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.105,75 triliun. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp903,18 triliun atau naik 2,10 persen yoy. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp112,75 triliun, atau naik 11,25 persen yoy, yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 3,98 persen yoy dengan nilai sebesar Rp59,97 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,99 persen yoy dengan nilai sebesar Rp52,78 triliun.

Secara umum permodalan di industri asuransi komersil tetap solid, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 429,76 persen dan 325,62 persen, jauh di atas threshold sebesar 120 persen.

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp218,51 triliun atau terkontraksi 1,18 persen yoy.

Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per April 2024 tumbuh sebesar 8,74 persen yoy dengan nilai sebesar Rp1.432,73 triliun, meningkat dari posisi April 2023 sebesar Rp1.317,57 triliun. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,35 persen yoy dengan nilai mencapai Rp371,74 triliun. Untuk program pensiun wajib, yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun, ASN, TNI, dan POLRI, total aset mencapai Rp1.060,98 triliun atau tumbuh sebesar 9,98 persen yoy.

Pada perusahaan penjaminan, nilai aset tumbuh 12,58 persen yoy dengan nilai mencapai Rp47,61 triliun pada April 2024, dengan posisi aset pada April 2023 sebesar Rp42,29 triliun.

Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PPDP, pada Mei 2024 telah dilakukan langkah-langkah:

Terkait kewajiban seluruh perusahaan asuransi atau reasuransi untuk memiliki tenaga aktuaris dan mempertimbangkan pula adanya perubahan aktuaris perusahaan (adanya pemberhentian/pengunduran diri) pada perusahaan asuransi atau reasuransi, masih terdapat 10 perusahaan yang belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

OJK telah dan memonitor pelaksanaan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, seperti peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan. Selain itu, OJK juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris.

Pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 215 sanksi, yang terdiri dari 162 sanksi peringatan/teguran dan 53 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan/teguran.

OJK juga terus melakukan berbagai upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada Lembaga Jasa Keuangan melalui pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dengan tujuan perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga melakukan pengawasan khusus terhadap beberapa dana pensiun.

Perkembangan Sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)

Di sektor PVML, piutang pembiayaan kembali tumbuh sebesar 10,82 persen yoy pada April 2024 (Maret 2024: 12,17 persen yoy) menjadi sebesar Rp486,35 triliun, pertumbuhan didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 10,72 persen yoy (Maret 2024 : 13,05 persen yoy).

Profil risiko Perusahaan Pembiayaan (PP) terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,82 persen (Maret 2024: 2,45 persen) dan NPF net sebesar 0,89 persen (Maret 2024: 0,70 persen). Gearing ratio PP naik menjadi sebesar 2,32 kali (Maret 2024: 2,30 kali), jauh di bawah batas maksimum 10 kali.

Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di April 2024 terkontraksi sebesar 12,61 persen yoy (Maret 2024: -10,18 persen yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp16,32 triliun (Maret 2024: Rp16,79 triliun).

Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, pertumbuhan outstanding pembiayaan di April 2024 terus melanjutkan peningkatan menjadi 24,16 persen yoy (Maret 2024: 21,85 persen yoy), dengan nominal sebesar Rp62,74 triliun. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) dalam kondisi terjaga di posisi 2,79 persen (Maret 2024: 2,94 persen). (*)

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Wilayah Sulampua Tetap Terjaga dan Tumbuh Berkelanjutan.

admin — Mon, 08 Apr 2024 00:51:54 +0000

KAREBAMAKASSAR.COM — Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 sebesar 5,05 persen (yoy) dibandingkan pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy) didukung dengan kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) yang menunjukkan pertumbuhan positif di awal tahun 2024.

Kinerja OJK Wilayah Sulampua Pada posisi Februari 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mencatat kinerja industri perbankan di wilayah Sulampua yang berhasil tumbuh pada Total Aset, DPK dan Kredit masing-masing sebesar 7,37 persen, 5,20 persen dan 9,81 persen (yoy) dengan tingkat intermediasi loan to deposit ratio (LDR) sebesar 126,65 persen dan non performing loan (NPL) yang terjaga di angka 2,70 persen. Kinerja yang baik ini juga mencerminkan daya tahan industri perbankan yang tetap stabil dalam menghadapi berakhirnya restrukturisasi kredit perbankan sebagai dampak covid-19 pada 31 Maret 2024.

Pada sektor pasar modal, terdapat pertumbuhan Single Investor Identification (SID) yang signifikan di wilayah Sulampua pada posisi Februari 2024 yaitu sebesar 40,94 persen (yoy) atau mencapai 799.903 SID. Instrumen investasi masih didominasi oleh Reksadana dengan porsi dan pertumbuhan tertinggi, sementara SBN mengalami pertumbuhan terendah jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya.

Perkembangan industri keuangan non-bank (IKNB) di wilayah Sulampua juga turut menunjukkan pertumbuhan pada posisi Januari 2024 (yoy). Hal ini tercermin dari total piutang perusahaan pembiayaan yang tumbuh sebesar 15,36 persen menjadi 40,71 triliun, total pembiayaan modal ventura tumbuh sebesar 10,87 persen menjadi Rp692 miliar, total aset dana pensiun tumbuh 12,74 persen menjadi Rp3,59 triliun serta total outstanding pinjaman yang tumbuh sebesar 33,21 persen menjadi Rp3,16 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,55 persen.

Adapun sebaran jaringan kantor industri jasa keuangan di wilayah Sulampua yaitu:

Perbankan

Bank Umum : 2.346 Kantor

BPR : 84 BPR/BPRS

IKNB : 1.687 LJK

Pasar Modal APERD : 175 Kantor

Sekuritas : 112 Kantor

Manajer Investasi : 3 Kantor.

Sejalan dengan kinerja di wilayah Sulampua, perkembangan sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan juga turut menunjukkan kinerja positif baik di sektor perbankan, pasar modal mapun IKNB.

Kinerja Wilayah Sulawesi Selatan

Perkembangan Sektor Perbankan Total aset perbankan di Sulawesi Selatan posisi Februari 2024 tumbuh 10,00 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp190,95 triliun, terdiri dari aset Bank Umum Rp187,30 triliun dan aset BPR Rp3,65 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,42 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp127,19 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh tinggi sebesar 12,34 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp158,08 triliun.

Kinerja intermediasi perbankan Sulsel terjaga dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) 124,29 persen dan tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,08 persen.

dalam juta rupiah Perbankan Syariah turut menunjukkan pertumbuhan yang positif pada posisi Februari 2024 (yoy). Hal ini tercermin dari aset perbankan syariah yang tumbuh sebesar 13,54 persen yoy menjadi Rp14,20 triliun, dengan penghimpunan DPK yang tumbuh sangat tinggi 19,01 persen menjadi Rp10,25 triliun, dan penyaluran pembiayaan yang juga tumbuh double digit sebesar 14,97 persen yoy menjadi Rp11,86 triliun. Tingkat intermediasi perbankan Syariah juga berada pada level tinggi 118,47 persen dengan tingkat NPL pada level aman 3,08 persen.

Dalam Juta Rupiah

Kredit usaha mikro terus tumbuh

Realisasi kredit kepada UMKM di Sulsel tumbuh sebesar 10,10 persen (yoy) menjadi Rp 60,42 triliun dengan share sebesar 38,95 persen dari total kredit yang disalurkan Bank Umum di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada kredit usaha mikro 30,01 persen yoy menjadi Rp33,26 triliun. Secara total, kredit UMKM telah disalurkan kepada 926.391 debitur dengan tingkat NPL terkendali pada level 4,91persen.

dalam juta rupiah

Perkembangan Pasar Modal

Total SID investor Pasar Modal di Sukawesi Selatan pada posisi Februari 2024 mencapai 336.238 SID dengan porsi terbesar pada produk rekening reksadana sebanyak 312.080 SID. Adapun nilai transaksi saham di Sulawesi Selatan sampai dengan Februari 2024 sebesar Rp3,39 triliun

Perkembangan Sektor IKNB

Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Sulawesi Selatan posisi Januari 2024 (yoy) juga menunjukkan kinerja positif pada beberapa industri. Kinerja dana pensiun mampu tumbuh positif, tercermin dari total aset yang tumbuh 19,99 persen menjadi Rp1,55 triliun.

Begitu pula dengan piutang yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan yang tumbuh 14,51 persen menjadi Rp17,99 triliun, pembiayaan modal ventura tumbuh 11,01 persen menjadi Rp400 miliar, pinjaman yang disalurkan pergadaian juga tumbuh sebesar 29,08 persen menjadi Rp6,02 triliun. Selain itu fintech peer to peer lending (Fintech P2PL) di Sulawesi Selatan juga mencatatkan kinerja positif yang tercermin dari peningkatan jumlah outstanding pinjaman yang tumbuh sebesar 22,98 persen menjadi Rp1,24 triliun dengan tingkat wanprestasi yang terjaga yaitu sebesar 1,89 persen di tengah penurunan jumlah rekening sebesar -11,89 persen menjadi 349.855 rekening.

Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen

• 27 Kegiatan

• 3.619 peserta

Sejak Januari sampai dengan Maret 2024, Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah melaksanakan 27 kegiatan edukasi kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 3.619 orang.

Data layanan konsumen sejak Januari s.d. Maret 2024 terdapat 124 layanan konsumen yang terdiri dari 38 layanan pengaduan, 51 pemberian informasi, dan 35 penerimaan informasi. Dari total layanan konsumen tersebut sebanyak 74 layanan terkait perbankan, 36 layanan terkait perusahaan pembiayaan, 6 layanan terkait nonLJK, 4 layanan terkait asuransi, 3 layanan terkait fintech, dan 1 layanan terkait pasar modal. Sedangkan, untuk SLIK sejak Januari hingga 31 Maret 2024 terdapat 2.041 layanan.(*)

OJK Berkomitmen Wujudkan Masyarakat Terliterasi dan Terinklusi Keuangan Syariah Hingga Pelosok Negeri

admin — Fri, 05 Apr 2024 13:18:47 +0000

JAKARTA, KAREBAMAKASSAR.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan keuangan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya pada acara puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024 yang diselenggarakan secara hybrid, Kamis (4/4).

Friderica menyampaikan bahwa pengembangan keuangan syariah di Indonesia tidak akan dapat maju jika hanya dijalankan sendiri, sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi dari OJK, Bank Indonesia, DSN MUI, PUJK dan stakeholder agar dapat menjadi gerakan dasar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Saya berharap kerja sama yang terjalin antara OJK dengan para pihak terkait dapat terus berjalan tidak hanya selama bulan Ramadan tapi juga dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten,” tambah Friderica.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi dan Komunikasi OJK Aman Santosa melaporkan sejumlah capaian GERAK Syariah yang dilakukan oleh OJK termasuk Kantor OJK di daerah serta stakeholders terkait. Rangkaian GERAK Syariah terdiri dari Kajian dan Obrolan seputar Keuangan Syariah (KOLAK) dan Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA).

GERAK Syariah merupakan kampanye nasional keuangan syariah yang diselenggarakan selama bulan Ramadan yang ditujukan untuk mengakselerasi peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, serta berbagi kebermanfaatan keuangan syariah melalui penggunaan dana sosial kepada masyarakat.

Aman menjelaskan bahwa terdapat total 1.345 kegiatan yang terdiri dari 742 kegiatan literasi, 265 kegiatan inklusi, dan 338 kegiatan sosial. Lebih lanjut, Aman memaparkan bahwa penyelenggaraan kegiatan telah berhasil menjangkau 3.057.194 peserta edukasi dan mendorong terciptanya inklusi pada 1.175.019 orang di berbagai wilayah Indonesia.

Selain kegiatan edukasi dan inklusi, sejumlah dana sekitar Rp7,24 Miliar telah disalurkan pada 93.768 orang yang terlibat dalam kegiatan sosial. Pada kesempatan tersebut, Friderica juga menyampaikan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan syariah meningkat dari sembilan persen (tahun 2022) menjadi 39 persen di tahun 2023.

Hadir dalam kegiatan puncak GERAK Syariah Wakil Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Adiwarman A. Karim yang mengisi kajian islami dengan topik “Semangat Halal Lifestyle untuk Hidup yang Lebih Berkah dan Fitrah”.
Acara kemudian ditutup dengan sesi doa yang dipimpin oleh Ketua Badan Pengurus Harian DSN-MUI Prof. Dr. K.H. Hasanudin, dan buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah serta stakeholders.

Melalui penyelenggaraan GERAK Syariah, OJK berkomitmen mewujudkan masyarakat yang terliterasi dan terinklusi keuangan syariah hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama dengan PUJK Syariah dan stakeholders terkait.(*)