Penyerahan aset tersebut dilakukan secara langsung oleh Direktur PIP Makassar, Rudy Susanto, bersama jajarannya kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi sejumlah SKPD terkait, di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (5/6/2026).

Direktur PIP Makassar, Rudy Susanto, menegaskan komitmen institusinya untuk terus mendukung berbagai program strategis yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, khususnya pembangunan infrastruktur yang berdampak luas bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan Stadion Untia yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas olahraga sekaligus kawasan pengembangan baru di Kota Makassar.

“Kami akan terus mendukung program-program strategis dari Bapak Wali Kota Makassar,” ujar Rudy.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dukungan yang diberikan PIP Makassar dalam mendorong percepatan pembangunan kawasan Stadion Untia yang menjadi salah satu proyek strategis pemerintah kota.

“Kolaborasi antarinstansi menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” jelas Appi.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga meminta pengertian pihak PIP terkait sejumlah tahapan yang akan dilakukan pemerintah kota dalam proses pengembangan kawasan stadion, termasuk pembangunan akses jalan menuju lokasi stadion.

Ia menyampakkan permohonan maaf kepada pihak PIP dan menjelaskan proses pembangunan nantinya akan menimbulkan ketidaknyamanan sementara, akibat mobilitas kendaraan berat yang keluar masuk kawasan proyek.

“Kami perlu sampaikan, nanti dalam pembangunannya mungkin jalanan di sana akan berdebu karena mobil besar akan lewat bolak-balik, mohon dispport,” kata Munafri.

Selain pembangunan akses jalan, Munafri juga menguraikan Pemerintah Kota Makassar akan memastikan kesiapan infrastruktur pendukung lainnya agar kawasan stadion dapat berkembang secara optimal.

“Ada dua yang mau kita pastikan, penyediaan air bersih dan juga listrik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, menambahkan bahwa proses hibah melibatkan aset milik kedua belah pihak yang selama ini dimanfaatkan secara bersama melalui mekanisme pinjam pakai.

“Pada dasarnya lahan yang dipinjam pakai oleh PIP masa berlakunya sudah selesai. Di atas lahan itu terdapat pembangunan jalan yang dilakukan oleh PIP,” jelasnya.

Ia menjelaskan, lahan yang selama ini digunakan PIP melalui skema pinjam pakai telah berakhir masa berlakunya. Di atas lahan tersebut, PIP telah membangun infrastruktur akses jalan yang kini masuk dalam kawasan pengembangan Stadion Untia.

“Karena kawasan tersebut masuk dalam pengembangan stadion, maka yang akan diserahkan adalah bangunan dan fasilitas yang berdiri di atasnya,” tuturnya.

“Pemerintah kota juga nantinya akan menghibahkan lahan yang saat ini digunakan oleh PIP sesuai mekanisme yang berlaku,” lanjutnya.

Adapun proses hibah antara Pemerintah Kota Makassar dan PIP Makassar melibatkan dua aset. Yakni kset milik PIP yang dibutuhkan pemerintah kota berupa lahan seluas 8.188 meter persegi.

Sementara aset milik Pemerintah Kota Makassar yang saat ini dimanfaatkan PIP memiliki luas 10.416 meter persegi dan di atasnya terdapat bangunan serta sebagian ruas jalan lingkar PIP.(*)

Salah satu langkah yang ditempuh yakni menggandeng Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, untuk mengkaji sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Makassar bersama Kepala Pusjar SKMP LAN RI Makassar, Dr. Muhammad Aswad, beserta tim kajian LAN RI di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan kajian tersebut dilakukan untuk memastikan mekanisme penetapan TPP ASN berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Soal TPP ASN ini, diatur dalam regulasi, sehingga mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan beban kerja pegawai,” ujar Appi.

Menurutnya, TPP merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan kinerja ASN sekaligus memberikan penghargaan yang proporsional berdasarkan tanggung jawab dan capaian kerja masing-masing pegawai.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar perlu meminta pandangan tim dari LAN untuk mencoba mengkaji supaya sistem penetapan TPP ini sesuai dengan seluruh regulasi yang ada.

“Tentu tetap memperhatikan beberapa faktor, salah satunya kekuatan fiskal daerah yang kemudian harus terdistribusi melalui grade-grade pekerjaan yang ada,” jelas Munafri.

Dia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sistem TPP. Namun, berdasarkan hasil kajian terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi besaran nilai TPP sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar lebih objektif dan terukur.

“Nah, ini kita lakukan untuk melihat secara detail. Bentuknya adalah kajian yang dilakukan tim dari LAN RI,” tuturnya.

“Dari hasil ini, memberikan gambaran bahwa ada aturan-aturan yang memang sudah dijalankan, tetapi ada faktor-faktor yang bisa membuat nilai angka TPP ini fluktuatif,” tambah dia.

Munafri mengungkapkan, proses kajian tersebut saat ini telah memasuki tahapan ketiga dari empat tahapan yang direncanakan.

Setelah seluruh proses rampung, hasil kajian akan menjadi dasar dalam menentukan besaran TPP di setiap jenjang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Walaupun dari empat tahapan yang akan dilaksanakan, ini baru masuk tahap ketiga.

“Kita menunggu hasil sampai selesai untuk memastikan berapa nilai TPP yang bisa diperoleh di setiap tingkatan yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Setelah kajian selesai, hasilnya akan tetap dikonsultasikan dan disinkronkan dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, guna memperoleh formula final yang sesuai dengan regulasi nasional.

“Setelah semua selesai, LAN tetap menjadi konsultan bagi kita untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.

“Kemudian hasilnya juga tetap kita dorong ke Kementerian Dalam Negeri untuk pola penentuan finalnya,” tambah Appi, sapaan akrab Munafri.

Selain TPP ASN, Pemkot Makassar juga meminta LAN RI mengkaji sistem pengupahan bagi PJLP yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik di berbagai perangkat daerah.

Appi menjelaskan, keberadaan PJLP sejak awal dirancang sebagai salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan tenaga pendukung pemerintah setelah berakhirnya skema tenaga honorer atau yang dikenal dengan istilah “Laskar Pelangi”.

“Karena itu, menurut saya, diperlukan kajian yang komprehensif agar penentuan besaran penghasilan PJLP tidak lagi bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan beban kerja,” imbuh dia.

Melalui kajian tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap sistem pemberian TPP ASN maupun pengupahan PJLP dapat semakin transparan, terukur, berkeadilan.

Serta mampu mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tak hanya itu, hal penting tetap memperhatikan tingkat risiko pekerjaan, serta klasifikasi tugas yang diemban masing-masing tenaga kerja.

Dimana, PJLP ini punya batasan-batasan, dari awal dibuat sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang pernah ada.

“Karena itu kita perlu memastikan bagaimana beban pekerjaannya, bagaimana tingkat pekerjaannya, dan apakah semuanya harus sama atau tidak,” terangnya.

Ia menambahkan, hasil kajian nantinya akan menghasilkan klasifikasi pekerjaan yang menjadi dasar penentuan besaran penghasilan atau salary PJLP secara lebih adil dan profesional.

“Nah, inilah yang akhirnya akan melahirkan klasifikasi-klasifikasi yang menentukan nilai dan besaran,” tutup Munafri. (*)

Hal itu diungkapkannya saat membuka kegiatan Gerakan Keluarga Cerdas Berinternet dengan tema “Upgrade Dirimu, Upgrade Keluargamu: Ibu Muda Berdaya di Tengah Banjir Informasi” yang merupakan bagian dari program kerja Pokja II TP PKK Makassar, digelar di Makassar, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus inti TP PKK Kota Makassar, mulai dari Sekretaris TP PKK, Bendahara TP PKK, para Ketua Pokja, jajaran pengurus lainnya, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Makassar, serta para kader PKK.

Dalam sambutannya, Melinda Aksa menyoroti pesatnya perkembangan teknologi, di mana akses internet kini jauh lebih mudah dibandingkan saat generasinya tumbuh pada era 1980-an hingga 1990-an.

“Anak-anak kita sekarang tumbuh bersama smartphone, tablet, dan berbagai platform digital. Apalagi sejak pandemi COVID-19, penggunaan gadget menjadi bagian dari kebutuhan belajar sehari-hari,” ujarnya.

Meski memberikan banyak manfaat, Melinda mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi juga menghadirkan tantangan besar bagi para orang tua.

Menurutnya, anak-anak tidak boleh diberikan akses bebas ke media sosial. Selain itu, orang tua juga perlu mengedukasi anak agar memahami pentingnya menjaga privasi di dunia digital.

“Anak-anak tidak boleh sembarangan membagikan foto, lokasi, sekolah, maupun informasi pribadi lainnya di media sosial. Di era kecerdasan buatan atau AI saat ini, penyalahgunaan data dan identitas digital dapat terjadi dengan sangat mudah,” jelasnya.

Melinda juga mengingatkan orang tua harus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial. Ia menilai kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan dapat membuka peluang terjadinya berbagai risiko keamanan digital.

Ia juga menyebutkan internet sebagai pisau bermata dua yang di satu sisi memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain menyimpan berbagai ancaman yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah paparan konten negatif yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak.

“Karena itu, saya harap para orang tua untuk selalu mendampingi anak saat menggunakan internet, termasuk ketika mengakses konten yang terlihat aman dan ditujukan untuk anak-anak. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan materi yang ditonton sesuai dengan usia dan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Melinda berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para kader PKK mengenai literasi digital dan perlindungan anak di era internet. “Saya harap pengetahuan yang diperoleh dapat diteruskan kepada keluarga dan masyarakat di wilayah masing-masing sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, narasumber Abdillah SAS yang merupakan dosen Teknologi Informasi memberikan pemaparan mengenai berbagai ancaman keamanan digital yang kini semakin marak terjadi. Untuk itu, Abdillah mengingatkan untuk tidak mengunggah aktivitas secara real time, terutama yang berkaitan dengan lokasi keberadaan, perjalanan, maupun data pribadi lainnya.

Sementara itu, pemateri berikutnya, Mugniar Marakarma yang dikenal sebagai penulis, mom blogger, dan content creator, membagikan materi mengenai bahaya over sharing di media sosial.

Menurutnya, di era media sosial saat ini, setiap pengguna perlu lebih bijak dalam membagikan informasi pribadi karena jejak digital yang tersebar di internet dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Gerakan Keluarga Cerdas Berinternet, TP PKK Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi digital dan perlindungan anak di era teknologi. (*)

Dari sejumlah peserta yang mengikuti penjaringan, kini tersisa 10 nama terbaik yang akan bersaing memperebutkan lima kursi pimpinan Baznas Kota Makassar periode mendatang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa proses seleksi yang berjalan secara baik, transparan, dan akuntabel menjadi faktor penting untuk melahirkan figur-figur yang memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola zakat untuk kepentingan umat.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Verifikasi Faktual Offline Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar Periode 2026-2031 di Balai Kota Makassar, Kamis (4/6/2026).

“Kami berharap adanya seleksi Baznas, bisa memberikan titik terang terkait tugas pokok dan perhatian kepada masyarakat Kota Makassar,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan Baznas memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat yang profesional dan tepat sasaran.

“Banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan bersama dan manfaatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini,” ujar Munafri.

Dia menilai proses seleksi merupakan tahapan yang harus dilalui secara objektif untuk mendapatkan pimpinan terbaik.

Namun demikian, peserta yang nantinya belum terpilih tidak berarti tidak memiliki kapasitas atau kualitas yang baik.

Lanjut dia, dalam seleksi tentu ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Yang terpilih bukan berarti paling sempurna di antara semuanya, dan yang belum terpilih bukan berarti tidak bisa mengabdi.

“Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui banyak cara dan banyak ruang,” katanya.

Orang nomor satu Kota Makassar itu menjelaskan, pihaknya menyerahkan seluruh proses kepada tim seleksi agar berjalan sesuai aturan dan mampu menjaring figur yang memiliki kemampuan menggali serta mengembangkan potensi zakat yang masih sangat besar di Kota Makassar.

Appi meyakini Baznas bukan sekadar lembaga pengelola zakat, melainkan salah satu instrumen penting yang dapat memperkuat kehidupan sosial masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan kemanusiaan.

“Karena saya sangat paham bahwa kehadiran Baznas bukan hanya sebagai lembaga, tetapi menjadi struktur penguat dalam kehidupan masyarakat yang mampu melihat kebutuhan warga dan memberikan manfaat yang besar,” tuturnya.

Dengan mekanisme berlapis tersebut, Pemkot Makassar optimistis proses seleksi akan menghasilkan pimpinan Baznas yang memiliki kapasitas, integritas.

Serta komitmen kuat dalam mengelola zakat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Munafri berharap seluruh tahapan seleksi dapat menghasilkan pimpinan Baznas yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kota Makassar yang inklusif dan berkeadilan.

“Yang paling penting adalah memberikan yang terbaik sehingga Baznas ke depan, siapa pun yang terpilih, dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Kota Makassar yang kita cintai,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai kriteria yang diharapkan dari calon pimpinan Baznas Kota Makassar, Munafri menegaskan sedikitnya terdapat tiga aspek utama yang harus dimiliki.

Pertama, memiliki pemahaman yang kuat terkait syariat Islam dan sistem pengelolaan zakat.

Kedua, mampu membangun sinergi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, Baznas merupakan bagian penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya memastikan dana umat dapat tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara kriteria ketiga adalah amanah. Menurut Munafri, integritas menjadi fondasi utama dalam mengelola dana zakat yang berasal dari masyarakat.

Ia berharap lima pimpinan yang nantinya terpilih benar-benar mampu membawa Baznas Kota Makassar menjadi lembaga yang semakin profesional, kredibel, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Kita berharap seleksi ini benar-benar menghasilkan sosok pimpinan Baznas yang mampu membawa Baznas memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat,” harapanya.

Terkait komitmen transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi, Munafri memastikan seluruh tahapan telah dilaksanakan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah membentuk tim seleksi independen yang diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan proses penjaringan dan penilaian peserta.

“Tim seleksinya sudah kita bentuk dan seluruh prosesnya kita percayakan kepada tim seleksi untuk dilaksanakan secara profesional,” tuturnya.

Ia menjelaskan, setelah melalui tahapan seleksi di tingkat daerah, para peserta yang lolos hingga 10 besar masih harus menjalani proses lanjutan oleh Komisioner Baznas Pusat sebelum ditetapkan sebagai pimpinan definitif.

“Lalu kita menghasilkan 10 besar, kemudian diseleksi lagi oleh Komisioner Baznas Pusat. Jadi menurut saya, kurang transparan apa lagi,” pungkas Munafri.

Sedangkan, Pimpinan Baznas RI, Saidah Sakwan, mengatakan, proses seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, memasuki tahapan verifikasi faktual.

Selaku Baznas RI menegaskan bahwa proses tersebut merupakan amanat konstitusi untuk menjaring amil negara yang kompeten, profesional, berintegritas, dan memahami tata kelola zakat sesuai syariat serta regulasi yang berlaku.

“Kita diminta mencari para amil negara yang kompeten, profesional, dan tentu aman secara syar’i,” katanya.

Menurut Saidah, proses seleksi pimpinan Baznas bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

“Kita sedang melanjutkan proses konstitusional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa pengelolaan zakat memiliki landasan kuat dalam syariat Islam. Bahkan, menurutnya, proses pengangkatan amil zakat merupakan bagian dari estafet risalah implementasi yang dijalankan oleh pemerintah atau ulil amri.

Dalam konteks Indonesia, mandat itu diteruskan kepada Presiden, gubernur, hingga kepala daerah termasuk wali kota.

Saidah menegaskan, secara kelembagaan Baznas merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah untuk kepentingan masyarakat.

Karena itu, pimpinan Baznas yang nantinya terpilih harus mampu menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus menjaga independensi dan profesionalitas lembaga.

“Ketika seseorang ditetapkan menjadi pimpinan Baznas, maka dia menjalankan fungsi negara dalam pengelolaan zakat,” ungkapnya.

“Seluruh kebijakan yang dijalankan harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka melayani masyarakat,” tambah dia .

Menurutnya, dinamika yang berkembang menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap tata kelola zakat yang transparan dan akuntabel.

“Saya senang melihat antusiasme di Makassar. Ramainya proses ini menunjukkan banyak pihak yang ingin berpartisipasi dan memastikan pengelolaan zakat berjalan baik, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk menjaga kepercayaan publik, Baznas RI menerapkan prinsip 3A dalam tata kelola zakat, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi dan Aman NKRI.

Prinsip pertama adalah Aman Syar’i, yakni seluruh proses penghimpunan dan pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kedua adalah Aman Regulasi, yaitu seluruh aktivitas pengelolaan zakat wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah hingga regulasi teknis lainnya.

Sedangkan prinsip ketiga adalah Aman NKRI, yakni memastikan dana zakat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan umat dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Seluruh penggunaan dana zakat, infak dan sedekah harus digunakan untuk meneguhkan NKRI, bukan untuk meruntuhkannya,” tegas Saidah.

Dalam proses verifikasi faktual tersebut, Baznas RI menegaskan hanya ingin memastikan para calon pimpinan memahami dan mampu menjalankan tiga prinsip utama tersebut.

Menurut Saidah, seluruh kandidat yang masuk dalam 10 besar merupakan figur-figur yang memiliki kualitas baik.

“Kami hanya ingin memastikan siapa yang paling memahami aspek syariah, regulasi dan tata kelola kelembagaan. Sepuluh calon ini semuanya bagus, dan tugas kami adalah memilih lima yang paling siap mengemban amanah tersebut,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Baznas RI bersikap netral dan objektif dalam proses seleksi, sehingga hasil seleksi nantinya dapat melahirkan pimpinan Baznas Kota Makassar yang tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas.

Tetapi juga mampu membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.

“Kita berharap dapat memperoleh pimpinan-pimpinan terbaik yang mampu menjaga kredibilitas Baznas, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi umat serta pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

Kegiatan diawali pukul 07.00 WITA dengan seluruh peserta berkumpul di halaman UPT SPF SDN Pampang. Sebelum berangkat, siswa memindahkan bekal dari ompreng ke wadah masing-masing untuk memudahkan saat makan siang.

Rombongan kemudian bertolak menuju lokasi pertama, yakni Dinas Pertanian dan Perikanan Batangkaluku, Kabupaten Gowa. Pukul 08.15 – 09.15 WITA, siswa mengikuti kunjungan edukasi seputar dunia pertanian dan perikanan. Mereka belajar langsung tentang proses pembibitan tanaman dan budidaya ikan dari para petugas dinas.

Perjalanan dilanjutkan ke Bili-Bili Water Education Corner. Pada pukul 10.00 – 12.00 WITA, siswa melakukan kegiatan edukasi dan observasi mengenai pengelolaan sumber daya air di kawasan Bendungan Bili-Bili. Materi yang diberikan menekankan pentingnya menjaga kelestarian air bersih dan lingkungan.

Usai sesi edukasi, rombongan menuju Permandian Dewi Sri. Kegiatan Ishoma (Istirahat, Shalat, dan Makan Siang) dilaksanakan pukul 12.30 – 13.00 WITA. Sesi siang hingga sore pukul 13.00 – 17.00 WITA diisi dengan rekreasi, permainan edukatif, dan kegiatan kebersamaan untuk mempererat hubungan antar siswa dan guru.

Kepala UPT SPF SDN Pampang , Bhakti Pandi Hasin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi pembelajaran kontekstual. “Anak-anak tidak hanya belajar teori di kelas, tapi juga melihat langsung bagaimana ilmu itu diterapkan. Harapannya mereka lebih peduli lingkungan dan menghargai sumber daya alam,” ujarnya.

Kegiatan ditutup pukul 17.00 WITA dengan persiapan pulang. Rombongan tiba kembali di SDN Pampang dengan selamat.(*)

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menyampaikan bahwa Pertamina mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan BBM subsidi yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.

“Pertamina mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Kami siap terus bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Deny.

Sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi, Pertamina telah mengimplementasikan Program Subsidi Tepat lebih dahulu melalui sistem digitalisasi transaksi di seluruh SPBU. Sistem ini memungkinkan proses pencatatan dan monitoring penyaluran BBM subsidi dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan terukur.

Selain itu, Pertamina juga mendukung percepatan implementasi sistem XSTAR BPH Migas untuk penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bagi konsumen non kendaraan. Melalui sistem tersebut, proses penerbitan surat rekomendasi diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan.

“Pemanfaatan sistem digital baik melalui Program Subsidi Tepat maupun XSTAR menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi sehingga penyalurannya benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kami juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengawasan distribusi energi subsidi dapat berjalan lebih efektif,” tambah Deny.

Di sisi pengawasan internal, Pertamina secara aktif melakukan pembinaan dan evaluasi kepada lembaga penyalur BBM, termasuk SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, Pertamina telah menerbitkan sebanyak 112 surat pembinaan dan peringatan kepada lembaga penyalur yang terindikasi tidak menjalankan ketentuan operasional secara optimal. Sanksi yang diberikan bervariasi mulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara penyaluran BBM.

Sebagai langkah pengendalian tambahan, berdasarkan informasi dan hasil koordinasi dengan SPBU, Pemerintah Daerah, serta Aparat Penegak Hukum, Pertamina juga telah melakukan pemblokiran terhadap nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan atau transaksi BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan di wilayah Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, Pertamina bersama Ditreskrimsus Polda Sulsel, Dinas ESDM, Dinas Perdagangan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan industri, termasuk di kawasan Industri Makassar (KIMA), terkait mekanisme pembelian BBM untuk kebutuhan operasional industri sesuai regulasi yang berlaku.

Pertamina menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga penyalur, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dapat melaporkannya melalui aparat berwenang atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku. (*)

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (2/6) di Ruang Senat FK Unhas tersebut difokuskan pada koordinasi pembimbingan akademik mahasiswa doktor. Kegiatan dihadiri Dekan FK Unhas, Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes., Sp.PD-KGH., Sp.GK., FINASIM, bersama jajaran pimpinan fakultas, serta delegasi FK Untad yang dipimpin dr. Reny A. Lamadjido, M.Kes., Sp.PK., didampingi dr. Gina Andyka Hutasoit, M.Biomed., Sp.PA. dan dr. Budi Dharmono Tulaka, Sp.PD..

Dalam kesempatan tersebut, Dekan FK Unhas Prof Haerani menekankan bahwa kerja sama akademik tidak hanya memperluas jejaring kelembagaan, tetapi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas riset kesehatan.

“Pendidikan doktoral harus mampu melahirkan peneliti yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan kesehatan melalui riset yang berkualitas. Karena itu, kolaborasi antarperguruan tinggi menjadi langkah strategis untuk saling memperkuat kapasitas dan pengalaman akademik,” jelas Prof Haerani.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan doktoral sangat ditentukan oleh ekosistem akademik yang mendukung, termasuk proses pembimbingan yang terarah dan selaras dengan kompetensi keilmuan mahasiswa.

Delegasi FK Untad, dr. Reny, yang juga Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan, kunjungan yang dilakukan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara kedua institusi sekaligus memastikan proses pembimbingan mahasiswa doktor yang sedang menempuh studi di FK Unhas berjalan secara optimal.

dr. Reny juga menyampaikan apresiasi atas komitmen FK Unhas dalam mendukung pengembangan kapasitas akademik dosen dan tenaga kesehatan melalui pendidikan doktoral.

“Kemitraan ini menjadi investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga menghasilkan lulusan doktor yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan riset, dan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan di daerah maupun tingkat nasional,” ungkapnya.

Pada sesi diskusi akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FK Unhas, Prof. dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D., Sp.GK(K) memaparkan pelaksanaan pendidikan doktoral di FK Unhas, termasuk strategi penguatan kapasitas akademik mahasiswa dan sistem pendampingan selama masa studi.

Sementara itu, Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unhas, Dr. dr. Risna Halim Mubin, Sp.PD., K-PTI, menjelaskan mekanisme pembimbingan, penetapan promotor dan ko-promotor, serta penyesuaian pembimbing sesuai bidang minat penelitian mahasiswa.

Melalui pertemuan ini, FK Unhas dan FK Untad menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan doktoral yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada penguatan riset. Sinergi yang dibangun diharapkan dapat mendukung lahirnya inovasi dan sumber daya manusia kesehatan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan kesehatan Indonesia. (*)

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah.

“Penurunan harga Pertamina Dex, Dexlite, serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global serta parameter yang ditetapkan pemerintah melalui formula harga yang berlaku,” ujar Roberth.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Roberth menambahkan bahwa penyesuaian harga tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, daya beli, serta keberlangsungan penyediaan produk BBM nonsubsidi yang kompetitif di pasar.

“Untuk sektor diesel, dengan harga yang lebih kompetitif, kami berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya.

Pertamina Patra Niaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global dan berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan layanan energi yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU Pertamina di Indonesia tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat maupun sektor usaha.

“Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan ketersediaan energi tetap tersedia, andal, dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk produk BBM berkualitas untuk mendukung performa kendaraan,” pungkas Roberth.

Berikut daftar harga BBM retail nonsubsidi yang berlaku di SPBU Pertamina mulai 1 Juni 2026:

* Dexlite (CN 51): dari Rp26.600/liter menjadi Rp23.500/liter.
* Pertamina Dex (CN 53): dari Rp28.500/liter menjadi Rp25.350/liter.
* Pertamax (RON 92): Rp12.600/liter (tetap).
* Pertalite (RON 90): Rp10.000/liter (tetap).
* Pertamax Turbo (RON 98): dari Rp20.3500/liter menjadi Rp21.200/liter.

Informasi lengkap mengenai harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina Patra Niaga dan aplikasi MyPertamina. Masyarakat juga dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 untuk memperoleh informasi terkait produk dan layanan Pertamina. (*)

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menghadiri Pembukaan dan Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung di Gedung Fajar Graha Pena, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 20 Makassar, Selasa (2/6/2026).

“Pers memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat,” kata Munafri, mengawali pembicaraan.

Dalam sambutannya, orang nomor satu Kota Makassar itu berharap, PWI terus menjadi pilar demokrasi yang kuat serta mampu mencetak jurnalis profesional yang menjunjung tinggi etika dan independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Menurutnya, organisasi profesi wartawan memiliki peran strategis dalam memperkuat integritas pers sekaligus mengawal kebijakan publik secara objektif dengan tetap berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.

“Di era digital saat ini, tantangan dunia jurnalistik semakin besar, mulai dari derasnya arus informasi hingga maraknya hoaks dan disinformasi,” tuturnya.

“Karena itu, keberadaan wartawan yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi sangat penting,” sambung Munafri.

Ia menilai konferensi PWI bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum strategis untuk memperkuat solidaritas, meningkatkan kompetensi.

Serta merumuskan langkah-langkah yang mampu mendorong kemajuan dunia pers di Sulawesi Selatan.

“Konferensi PWI ini, harus melahirkan gagasan-gagasan konstruktif dan kepemimpinan yang mampu membawa organisasi semakin maju serta adaptif terhadap perubahan zaman,” imbuh Appi.

Munafri juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat transparansi pemerintahan, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan masyarakat.

Menurutnya, profesi wartawan memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap suatu daerah, termasuk Kota Makassar.

“Orang-orang yang belum pernah datang ke Makassar bisa mengenal Makassar melalui karya jurnalistik,” ungkap politisi Golkar itu.

“Jika ditulis dengan baik, maka pengetahuan mereka tentang Makassar juga akan baik. Karena itu saya memandang profesi ini sebagai profesi yang sangat mulia karena memiliki pengaruh yang sangat besar,” lanjutnya.

Mantan CEO PSM itu mengapresiasi kemampuan insan pers yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menggeser nilai-nilai integritas yang menjadi fondasi utama profesi jurnalistik.

“Semakin maju teknologi, integritas harus tetap dipertahankan. Karena apa yang ditulis oleh rekan-rekan pers akan memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa, kebijakan, maupun perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Munafri juga memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai instrumen untuk menjaga kualitas dan profesionalisme insan pers.

Dia bahkan mendorong agar proses sertifikasi dan pengujian kompetensi wartawan dilakukan secara lebih ketat guna memastikan profesi jurnalistik dijalankan oleh individu yang benar-benar memiliki kapasitas, etika, dan tanggung jawab.

“Uji kompetensi sangat penting, saya berharap prosesnya bisa lebih ketat lagi. Profesi wartawan adalah profesi terhormat yang harus dijaga marwahnya,” ujarnya.

Ketua IKA FH Unhas itu, juga mengingatkan agar profesi jurnalistik tidak disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tekanan kepada pihak lain demi kepentingan pribadi.

Menurutnya, tindakan seperti itu tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga dapat mencoreng nama baik organisasi profesi secara keseluruhan.

Appi meyakini bahwa organisasi PWI memiliki komitmen kuat dalam menjaga profesionalisme dan etika anggotanya sehingga praktik-praktik yang mencederai profesi dapat dicegah.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan proporsional dengan menyajikan informasi berdasarkan fakta yang sebenarnya.

“Saya selalu menyampaikan kepada rekan-rekan pers, tulislah apa yang benar-benar dilihat dan diketahui. Sampaikan fakta apa adanya,” jelas Ketua Golkar Makassar itu.

“Pers harus menjadi pilar penyeimbang dalam proses pembangunan dan memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat,” tambah Appi.

Dia menilai keberadaan pers yang independen dan profesional merupakan salah satu penopang utama demokrasi dan pembangunan daerah.

Pers tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan masukan, kritik konstruktif, serta peringatan dini terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Karena itu, keberadaan pers yang profesional dan berintegritas sangat penting bagi kemajuan di Kota Makassar.

“Pers menjadi salah satu tiang utama yang menopang kehidupan demokrasi. Pers memberikan gambaran, masukan, sekaligus warning terhadap berbagai proses yang terjadi di tengah masyarakat,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) serta Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Abdullah. (*)

Komitmen tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PGIW Sulselra, Pdt. Yohanis Metris, saat melakukan audiensi dan silaturahmi bersama jajaran pengurus PGIW Sulselra dengan Wali Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (2/6/2026).

Pdt. Yohanis Metris menjelaskan, PGIW Sulselra memandang penting untuk mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.

“Kami PGIW mendukung Progrma Pemerintah Kota, kolaborasi seperti ini sangat penting karena mampu menjembatani kebutuhan antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, PGIW Sulselra memandang penting untuk mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus memastikan program-program pemerintah dapat diterima dan dijalankan secara luas oleh masyarakat.

“Dengan kerja sama yang baik, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat yang lebih luas,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi keagamaan merupakan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus memastikan program-program pemerintah dapat diterima dan dijalankan secara luas oleh masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan unsur keagamaan dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, harmonis.

“Sebagai bentuk dukungan nyata, kami PGIW Sulselra berkomitmen membantu menyosialisasikan berbagai program Pemerintah Kota Makassar kepada jemaat dan gereja-gereja yang berada di wilayah Kota Makassar,” jelasnya.

Menurutnya, audiensi tersebut juga menjadi ruang diskusi yang produktif untuk membangun kolaborasi antara program-program pemerintah dengan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan gereja.

“Kami ingin mendengarkan langsung program-program pemerintah yang dapat disinergikan dengan program PGIW,” tuturnya.

“Ada banyak hal yang dibicarakan dan kami saling menaruh harapan besar untuk membangun kerja sama yang lebih erat ke depan,” katanya, melanjutkan.

Yohanis menilai kepemimpinan Munafri Arifuddin menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pemerintahan yang inklusif dan terbuka bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, maupun golongan.

Lebih lanjut, Yohanis menegaskan bahwa PGIW Sulselra memiliki komitmen yang sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga kerukunan dan memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

Ia berharap kepemimpinan Munafri Arifuddin dapat terus menghadirkan rasa keadilan dan kebersamaan bagi seluruh kelompok masyarakat di Kota Makassar.

“Kami berharap Bapak Wali Kota (pak Munafri) dapat terus menghadirkan kebijakan yang menjadikan kami bagian penting bersama seluruh masyarakat Makassar,” harpanya.

“Kami PGIW memiliki komitmen yang sama untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang damai, harmonis, dan menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat,” sambung dia.

Menurutnya, semangat kebersamaan dan toleransi harus terus dirawat agar Makassar semakin dikenal sebagai kota yang aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman.

“Semakin damai, semakin mulia. Kami ingin semua orang yang hidup di Makassar merasakan bahwa kota ini adalah tempat yang aman untuk hidup bersama, saling menghormati, dan saling mendukung,” tambahnya.

Kunjungan tersebut merupakan silaturahmi perdana pengurus baru PGIW Sulselra sekaligus memperkenalkan kepengurusan dan program-program organisasi kepada Pemerintah Kota Makassar.

“Ini adalah silaturahmi pertama kami dengan Bapak Wali Kota selaku pengurus baru PGIW Sulselra,” terangnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin.

“Kami datang untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan program-program kami, sekaligus menyampaikan apresiasi atas capaian-capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kota Makassar,” ujar Yohanis. (*)