Rombongan KPU Kota Makassar diterima langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan, Asqar, SE., MM. Audiensi tersebut dihadiri Anggota KPU Kota Makassar Muh. Abdi Goncing dan Sri Wahyuningsih, didampingi sejumlah staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Kota Makassar.

Anggota KPU Kota Makassar, Muh. Abdi Goncing, menjelaskan bahwa audiensi ini bertujuan merealisasikan program KPU Mengajar yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan di 24 kabupaten/kota. Program ini menyasar pemilih pemula, khususnya pelajar SMA dan sederajat di wilayah Kota Makassar, sebagai bagian dari penguatan pendidikan pemilih berkelanjutan.

“Program KPU Mengajar ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui kegiatan ini, KPU ingin memastikan siswa-siswi SMA dan sederajat mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai demokrasi dan kepemiluan sejak dini,” ujar Abdi Goncing yang juga Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Makassar.

Ia menambahkan, KPU Mengajar tidak hanya berfokus pada pengenalan teknis pemungutan suara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi yang hidup, kritis, dan beretika sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Harapannya, peserta didik tidak hanya memahami demokrasi sebagai sistem, tetapi juga sebagai sikap dan jalan hidup warga negara,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Kota Makassar Sri Wahyuningsih berharap audiensi ini dapat berlanjut pada penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara KPU Kota Makassar dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi payung hukum pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di sekolah-sekolah menengah di Kota Makassar.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan, Asqar, menyambut baik program KPU Mengajar dan rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, pendidikan pemilih bagi pemilih pemula sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, literasi digital, serta kesadaran terhadap demokrasi. “Kami siap berkolaborasi dan membangun sinergitas bersama KPU Kota Makassar demi memperkuat kehidupan demokrasi yang lebih baik di Kota Makassar,” pungkasnya. (*)

” Sambut hari kemerdekaan RI, kami membagikan bendera kepada pengendara yang melintas.” Kata Iptu Syafruddin personil Sat Intelkam Polrestabes Makassar kepada media ini sore tadi.

Lanjutnya, pemberian bendera merah putih kepada masyarakat oleh personil Polri ini melibatkan para tokoh masyarakat setempat. Ada puluhan lebih bendera merah putih dibagikan.

” Selain memberikan bendera merah putih kepada masyarakat, ada testimoni tentang imbauan dan ajakan pada masyarakat menjelang Hut RI Ke-80 Tahun ini, untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa menuju Indonesia Emas.” Ucapnya.

Iptu Syafruddin didampingi Ipda Hasan yang juga personil Sat Intelkam Polrestabes Makassar, bahwa perayaan Hut RI Ke-80 Tahun ini, masyarakat diharapkan juga memasang bendera merah putih dirumahnya masing – masing.

” Semoga dengan bagi bendera ini, tumbuh semangat patriotisme untuk bangsa dan negara.” Ujar Syafruddin. (*)

Denny menilai langkah Megawati menarik kader PDIP dari agenda pembekalan tersebut sebagai bentuk manuver politik yang menarik untuk diamati. Namun, yang lebih dinantikannya adalah bagaimana sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi situasi ini. “Yang menarik adalah reaksi Presiden sesudah bu Mega menarik mundur pasukannya dari retreat,” ujar Denny di X @Dennysiregar7 (21/2/2025). Menurut Denny, keputusan Megawati telah melemparkan bola panas ke tangan Prabowo.

Kini, publik menunggu apakah presiden akan bersikap tegas atau memilih untuk tidak merespons manuver politik tersebut. “Ini menjadi ujian buat Presiden. Apakah ia akan bersikap tegas, atau tidak bersikap apapun,” tambah Denny. Apalagi, Prabowo bisa menjadi Presiden ke-8 tidak lepas dari bantuan Jokowi yang merupakan pendahulunya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025). Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas. Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri retreat di Magelang dan tetap siaga menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter. “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025). Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas. (*)

Penjabat Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sulsel. Termasuk soal efisiensi anggaran yang harus dilakukan saat ini.

“Saya mengajak kita semua untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang baru. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, koordinasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas selama lima tahun ke depan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran menjadi fokus utama, sesuai arahan Presiden, guna mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Selain itu, Prof Fadjry Djufry juga menyoroti pentingnya peningkatan investasi di Sulsel. “Dalam satu bulan terakhir, kami telah membentuk Satgas Pertumbuhan Investasi. Peningkatan investasi bukan hal yang mudah, tetapi dengan kerja sama yang baik, kita dapat mencapainya,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, Polri, serta seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras mengawal proses Pilkada sehingga berjalan aman, damai, dan lancar.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, secara resmi mengumumkan hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih oleh KPU Provinsi.

Berdasarkan hasil rapat paripurna, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025-2030, dengan perolehan suara sebanyak 3.014.255 suara (65,32%) dari total suara sah.

Keputusan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk pengesahan dan penetapan resmi. (*)

Dalam keterangannya, Jokowi menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas hal-hal yang spesifik. “Tidak ada pembicaraan spesifik, hanya silaturahmi,” ujar Jokowi, menambahkan bahwa ia selalu berusaha melayani semua pihak yang datang kepadanya. Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Projo melalui akun media sosial X mereka, yang menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya untuk menjalin silaturahmi antara sahabat lama.

Meski demikian, tidak sedikit spekulasi yang berkembang di media sosial terkait tujuan sebenarnya dari pertemuan tersebut. Salah satu netizen, akun X bernama Narkosun, mempertanyakan apakah Budi Arie bertemu Jokowi untuk membahas masalah besar seperti pemberantasan “judol” atau masalah lain yang tengah mencuat. Beberapa pengguna media sosial lainnya juga berspekulasi bahwa pertemuan ini mungkin terkait dengan isu reshuffle kabinet yang belakangan menjadi pembicaraan hangat di kalangan politisi dan pengamat.

Akun-akun media sosial yang lain turut menambahkan teori terkait agenda tersembunyi dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, Partai Socmed menyebut ada yang datang ke Solo dengan “nangis-nangis” dan meminta perlindungan. Meski demikian, mereka berharap bahwa proses hukum yang ada tetap dijalankan dengan adil tanpa ada intervensi. Sementara itu, spekulasi dari akun anonim @firman*** mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut mungkin berkaitan dengan isu reshuffle kabinet, di mana Budi Arie disebut-sebut memiliki peluang untuk mendapat posisi baru.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Budi Arie menemui Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koperasi. Namun, apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan kinerja kementeriannya atau ada masalah lain yang lebih mendesak, belum terungkap secara jelas. Masyarakat pun masih menantikan perkembangan lebih lanjut terkait tujuan sebenarnya dari pertemuan yang menjadi sorotan ini. (*)

Menurut Dasco, Surya Paloh menyampaikan rasa syukurnya atas tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang tercatat mencapai 80,9 persen. “Beliau menyatakan syukur alhamdulillah karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan itu tinggi,” ujar Dasco. Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menambahkan bahwa tingkat kepuasan publik tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Partai NasDem sebagai bagian dari koalisi pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Dasco mengingatkan kepada pemerintah untuk terus menjaga momentum positif yang tercipta pada 100 hari pertama pemerintahan. “Kita imbau kepada pemerintah agar tidak kendor dalam merealisasikan janji-janji kampanye dan program-program yang telah dilakukan menjelang 100 hari ini,” tegas Dasco. Ia berharap pemerintah dapat terus menjaga dan meningkatkan kinerjanya untuk kepuasan rakyat.

Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025 mencatatkan hasil positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Tingkat kepuasan publik berada di angka 80,9 persen, sementara yang tidak puas hanya sebesar 19,1 persen. Survei ini juga menunjukkan bahwa 89,4 persen masyarakat yakin terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran, dengan 10,6 persen lainnya tidak yakin.

Selain itu, survei Litbang Kompas juga mencatatkan kepuasan publik di berbagai sektor. Di bidang hukum, 72,1 persen responden menyatakan puas, sementara di sektor ekonomi tercatat 74,5 persen, keamanan dan politik 85,8 persen, serta kesejahteraan sosial 83,7 persen. Responden dari kelompok bawah menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi sebesar 84,7 persen, diikuti oleh kelompok menengah ke bawah (81,4%) dan menengah ke atas (75,3%).

“Sekarang sudah, bagi yang enggak senang di sini mundur, wae, begitu, lo, jadi paling tidak ada kehormatan begitu, lo, daripada dipecat,” ujar Megawati. Pernyataan tersebut mengundang perhatian karena disampaikan tidak lama setelah PDIP mengumumkan pemecatan beberapa tokoh besar, termasuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), putra Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, serta menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang baru terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara.

Megawati menambahkan bahwa setiap kali berbicara tentang mundur dengan terhormat, ia selalu mengingatkan kader PDIP untuk tidak terjebak pada kesenangan atau zona nyaman. Menurutnya, PDIP merupakan partai yang berjuang untuk rakyat, dan siapa pun yang tidak lagi sejalan dengan visi perjuangan partai, lebih baik keluar. “Kalau kamu tidak suka dengan PDIP, keluar, karena di dalam PDIP ini yang ada adalah esensi perjuangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Megawati juga mengingatkan para elite PDIP untuk tidak lupa dengan rakyat kecil yang menjadi fokus utama perjuangan partai. Ia menekankan bahwa PDIP bukanlah sebuah perusahaan, dan setiap kader harus terus bersama rakyat untuk merasakan dan mengatasi kesulitan mereka. “Ingat, ingat, rakyatmu. Kamu itu partai, lo, bukan perusahaan,” ucapnya dengan tegas.

Pesan Megawati ini semakin menguatkan arah PDIP yang sangat menekankan kesetiaan terhadap ideologi partai. Seiring dengan pemecatan sejumlah tokoh penting dalam PDIP, pernyataan ini juga menunjukkan tekad Megawati untuk menjaga integritas dan visi partai agar tetap fokus pada perjuangan untuk kepentingan rakyat, sekaligus mengingatkan bahwa mereka yang tidak sepaham lebih baik mundur dengan terhormat.(*)

Acara dimulai dengan suasana penuh harap, di mana masing-masing pasangan calon menunggu hasil pencabutan nomor urut yang akan menjadi identitas mereka selama kampanye. Setelah melalui proses pengundian, pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham mendapatkan nomor urut satu. Sementara pasangan Andi Seto Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi mendapat nomor urut dua. Pasangan Indira Yusuf Ismail dan Ilham Ari Fauzi mendapatkan nomor urut tiga, dan pasangan Muhammad Arsyid Amri serta Abdul Rahman Bando diundi dengan nomor urut empat.

Proses pengundian berjalan lancar dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan dan tetap menjaga ketertiban. Setiap pasangan calon menerima nomor urut mereka dengan semangat positif, sementara para pendukungnya memberikan sorakan semangat yang menambah semarak acara tersebut. Suasana penuh kehangatan dan sportifitas terpancar, mencerminkan kesiapan mereka untuk memasuki tahap berikutnya dalam pesta demokrasi ini.

Dengan hasil pengundian ini, para pasangan calon kini bersiap untuk memasuki tahapan kampanye, di mana mereka akan memperkenalkan visi dan misi masing-masing untuk memajukan Makassar. Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan bagi kota mereka.

Pemungutan suara untuk Pilkada Makassar dijadwalkan berlangsung pada November 2024. Masyarakat Makassar diharapkan dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bijak, memilih pemimpin yang mampu membawa harapan dan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi kota ini. (*)

Menurut Indira Yusuf Ismail, sejak pagi beliau mengikuti proses pemeriksaan kesehatan sejak pagi hari.

“Alhamdulilla, semua berjalan lancar. Ada 21 item pemeriksaan bisa dilalui dengan baik,” ungkap Indira dihadapan sejumlah awak media.

Dalam kesempatan ini, Indira Yusuf Ismail tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada KPU Kota Makassar dan Pihak RS. Pendidikan Unhas.

“Salut buat KPU Makassar dan RS. Pendidikan Unhas. Khusunya pelayanan prima yang diberikan untuk semua pasangan bakal calon,” ujarnya.

Rasa syukur juga diungkapkan Ilham Ari Fauzi. Putra politikus PPP, Amir Uskara ini mengatakan, setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan dirinya Optimis memenangkan pertarungan di Pilwakot Makassar.

“Alhamdulillah, lancar sesuai harapan kita semua. Insyaa ALLAH kami berdua sehat dan layak bertarung. Habis menjalani proses pemeriksaan kesehatan, sy semakin optimis kami berdua akan memperoleh hasil maksimal. Menang di bulan november,” ujar Ilham penuh optimesme.

Setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan, pasangan Indira – Ilham menunggu penetapan KPU Makassar tanggal 22 September 2024. (*)

Hal itu diungkapkan saat menghadiri kegiatan Cooling Sistem yang dihadiri oleh seluruh Kapolsek, Camat, Lurah, Bhabinkabtimmas, Babinsa se Kota Makassar, di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (02/09/2024).

Cooling sistem ini digelar sebelum pilkada serentak November 2024 mendatang dengan tujuan menyatukan komitmen bersama dari tiga pilar demi wujudkan pilkada serentak yang damai dan aman.

Karenanya, Firman Pagarra dalam sambutannya menitipkan kepada semua pihak baik itu dari penyelenggara, peserta, unsur TNI dan Polri serta jajaran Pemerintah Kota untuk menjaga marwah pilkada serentak tahun 2024.

Dimana seluruh proses tahapan kegiatan pilkada ini wajib bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kondusifitas wilayah Kota Makassar.

“Makassar selalu masuk dalam zona merah setiap pilkada namun kita selalu melewati hal tersebut. Terbukti selama enam tahun terakhir ini Makassar selalu berhasil menjaga ketertiban dan keamanan pemilu serentak tahun ini,” ucapnya.

Keberhasilan itu disebut Firman tak lepas dari keterlibatan pihak TNI/Polri yang senantiasa menjaga dan berusaha meningkatkan sinergitas mulai dari tahapan pilkada hingga selesai.

“Kegiatan ini sangatlah tepat diadakan deklarasi pilkada damai sebelum dimulainya tahapan masa kampanye berlangsung. Hal ini merupakan bukti adanya semangat untuk secara bersama-sama mewujudkan pemilu damai, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di Kota Makassar,” tuturnya.

Melalui deklarasi pilkada damai dengan tujuan cooling sistem ini dapat berjalan aman dan kondusif.

Usai sambutan, Firman pun membacakan komitmen pilkada damai.

Sementara, Kapolrestabes Kota Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib menyebutkan tingkat kerawanan dalam pilkada tahun ini sangatlah besar dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya. Karena kontestannya berasal dari wilayah yang sama.

“Tapi saya yakin kita bersama-sama bisa menjaga ketentraman penyelenggaraan pilkada agar integritas yang adil, objektik dan profesional bisa terwujud di Kota Makassar,” pungkasnya. (*)